Menunggu kehadiran BMT di Desa-desa

Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki banyak desa. Berdasarkan data, sedikitnya ada 73.000 daerah pedesaan di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan dan sektor informal lainnya. Masyarakat desa butuh modal kerja agar bisa mengembangkan usahanya. Namun adakah lembaga keuangan yang mengaksesnya?

BELUM adanya lembaga keuangan yang menjangkau daerah pedesaan (sektor pertanian dan sektor informal) secara memadai, yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan-pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta ‘kebutuhan’ ekonomi masyarakat desa, membuat konsep Baitul Maal wat Tamwil atau lembaga keuangan mikro syariah dapat ‘dihadirkan’ di daerah perdesaan.

Konsep BMT desa merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa. Dari data dilapangan harus diakui bahwa konsep BRI Unit Desa sudah mampu ‘menjangkau’ komunitas pedesaan-terutama untuk pelayanan penabungan (saving). Kampanye pemerintah agar rakyat menabung efektif dilaksanakan masyarakat pedesaan hampir dua dekade (1970-80’an). Namun kelemahan dari konsep pembangunan masa lalu adalah terserapnya dana dari pedesaan ke ‘kota’ dan hanya sekitar sepertiga saja dana tabungan itu yang dapat diakses kembali oleh masyarakat pedesaan.

Konsep BRI Unit Desa ini sebenarnya sudah bisa dijadikan semacam acuan untuk pengembangan daerah (desa), namun apakah BRI Unit Desa sudah dapat mengakses kelompok yang paling miskin di akar rumput? Mungkin secara teknis dan di atas kertas bisa saja. Namun jika dilihat dari karakteristik bisnis perbankan dan karakteristik peminjam, jawabannya masih sulit! Maka dengan kekosongan pada pasar lembaga keuangan untuk tingkat paling miskin ini, institusi yang paling cocok adalah konsep baitul maal wat tamwil (BMT).

Kembali ke Konsep Asal

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam ‘mengatasi’ (untuk tidak mengatakan mengurangi) permasalahan kemiskinan. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal.

Menurut Kordinator Pendamping LKM/BMT program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang juga Manager BMT Kube Sejahtera 01, Desa Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Yusman S.Ag, proteksi sosial itu berupa adanya jaminan sosial yang dapat menjaga proses pembangunan. Jaminan sosial ini dapat berupa insentif ekonomi (subsidi kepada kaum dhuafa-dalam konsep Islam berupa dana Zakat, Infaq, Shodaqoh-ZIS), ataupun berupa insentif sosial yakni kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial seperti majelis ta’lim serta asuransi kesejahteraan sosial yang sejak beberapa tahun lalu telah pula diluncurkan pemerintah melalui LKM/BMT). Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Sehingga terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda.

Dalam konsep Islam yang dioperasionalkan di tingkat desa melalui kegiatan BMT, pengelolaan dana sosial (ZIS) ini akan memberikan dampak pada kehidupan sosial ekonomi komunitas. Bagian lain dari BMT adalah Baitul Tamwil (bagian pembiayaan). Dalam konsep baitul tamwil pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep ‘lama’ dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi terutama di pedesaan. Kelebihan konsep bagi hasil ini adalah adanya profit and loss sharing (bagi untung/rugi) jika dana yang diserahkan ke pengelola BMT digunakan untuk investasi ekonomi. Konsep ini menyebabkan kedua pihak (pengelola BMT dan peminjam saling melakukan kontrol). Dan pengelola dituntut untuk menghasilkan profit bagi penabung dan pemodal.

Dalam hubungannya dengan mengatasi masalah kemiskinan, BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebajikan (qardhul hasan) yang diambil dari dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini maka BMT tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin. Karena sesuai dengan konsep pemberdayaan, maka aktivitas sosial (non-profit oriented) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok di tingkat komunitas (jamaah) menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan profit (seperti pinjaman/pembiayaan).

Dua keutamaan inilah yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia (terutama di daerah pedesaan) dewasa ini. Dua sisi pengelolaan dana (Baitul Maal dan Baitul Tamwil) ini seharusnya berjalan seiring, jika salah satu tidak ada maka konsep itu menjadi pincang dan menjadi tidak optimal dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

Menurut data Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) BMT, secara nasional saat ini baru berdiri sekitar 4.000 BMT. Sementara di Indonesia memiliki lebih dari 73.000 desa, sehingga potensi pengembangan BMT ini di desa-desa masih sangat terbuka lebar.

Penguatan Jaringan

Karena itu agar BMT-BMT itu dapat tumbuh kuat dan mampu melayani kebutuhan masyarakat pedesaan, diperlukan adanya jaringan sehingga perlu dibentuk Asosiasi BMT ataupun Forum Komunikasi BMT di kabupaten/kota. Di mana salah satu kegiatan Asosiasi ataupun Forum Komunikasi BMT haruslah memprioritaskan pembentukan jaringan dan penguatan BMT. Kemudian, BMT-BMT yang telah kuat bisa membuat semacam ‘kantor kas’ di setiap desa.

Sejumlah strategi dapat dilakukan. Strategi pertama bisa dilakukan dengan pentahapan seperti berikut; Tahap pertama, dengan mengembangkan kantor kas BMT. Tahap kedua, dengan mengembangkan kantor kas BMT menjadi BMT Unit Desa (bisa dengan musyawarah jamaah masjid). Dan tahap ketiga mengembangkan BMT Unit Desa menjadi BMT Desa (sudah menjadi milik komunitas ditandai dengan besaran tabungan yang dihimpun dari anggota atau non anggota).

Strategi kedua adalah dengan membentuk langsung BMT Desa dengan menggunakan jamaah masjid dan perwiritan. Strategi ketiga dengan mengkonversi Lembaga Keuangan Mikro hasil ‘bentukan’ proyek pemerintah menjadi koperasi berdasarkan bagi hasil (syariah). Strategi ini membutuhkan pewacanaan di tingkat komunitas tentang keuntungan-keuntungan konsep bagi hasil dibandingkan dengan konsep riba.

Penyiapan SDM

Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi daerah dan lembaga keuangan mikro (seperti BMT), maka hal yang paling penting adalah investasi pada bidang modal manusia. Pentingnya modal manusia ini disebabkan pada dasarnya hampir semua kegagalan dalam konsep pembagunan disebabkan mismanajemen dan korupsi. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas SDM Indonesia terutama kualitas spiritualnya!

Kelemahan lain adalah kondisi yang tidak kondusif dalam menciptakan iklim kewirausahaan. Iklim usaha yang tidak sehat dan tidak adanya usaha untuk menciptakan level yang sama untuk seluruh pemain (dalam regulasi dan penegakannya ataupun aksesibilitas) menyebabkan tingginya exit rate di kalangan pengusaha di berbagai sektor ekonomi. Masalah lain adalah kemampuan kewirausahaan secara individu (berkaitan dengan kemampuan menciptakan, mereplikasi atau inovasi teknologi)-yang masih merupakan bagian dari modal manusia dan jejaring (modal sosial).

Dalam hubungannya dengan penciptaan modal finansial dan modal manusia ini. Maka disinilah diperlukannya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai fasilitator dan mediator dalam pembentukan BMT. Peran sebagai fasilitator dan mediator ini juga dapat dimainkan oleh Asosiasi BMT ataupun Forum Komunikasi BMT tadi. Lembaga-lembaga ini dapat melakukan semacam pengkaderan kepada calon-calon pengelola BMT serta memberikan pemagangan-pemagangan ke BMT-BMT yang telah ada dan berhasil dalam pengelolaannya. Dengan demikian, tenaga-tenaga pendamping yang profesional memang mutlak diperlukan dalam pembentukan BMT-BMT ini.

Dengan adanya penyiapan atau investasi di bidang SDM (human capital) ini diharapkan pembangunan wilayah dapat bertumpu pada kemampuan sumberdaya lokal. Dan sekali lagi, peranan jama’ah sangat diharapkan dalam penciptaan kondisi yang lebih baik untuk kondisi ummat/generasi yang akan datang. Inilah saatnya, BMT harus merambah ke desa-desa. Karena perannya kini ‘ditunggu’ masyarakat desa.

sumber: hasan basri (www.medanbisnisonline.com)

Inkopsyah Salurkan Pembiayaan Rp 9,8 M

Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 9,8 miliar hingga April 2009. Pembiayaan tersebut diperoleh dari dana Lembaga Pembiayaan dan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan Pundi (produk Inkopsyah untuk likuiditas jangka pendek BMT).

Wakil Direktur Inkopsyah, Muhammad Fauzi Syafri mengatakan cukup tingginya pembiayaan per April 2009 karena didorong adanya penyaluran dana dari LPDB sebesar Rp 10 miliar untuk modal kerja BMT tahun ini.

“Per April dana LPDB yang disalurkan Rp 8,3 miliar, sementara sisanya Rp 1,7 miliar sudah selesai akhir pekan lalu,” kata Fauzi kepada Republika, Senin (11/5). Saat ini pihaknya pun sedang menyiapkan laporan kepada Kemennegkop UKM.

Sementara pembiayaan lainnya berasal dari Pundi BMT sebesar Rp 1,5 miliar. Pundi BMT digunakan untuk membantu likuiditas jangka pendek BMT antara satu sampai dua bulan yang diambil dari ekuitas Inkopsyah.

Total pembiayaan per April disalurkan kepada 37 BMT, sementara memasuki bulan Mei jumlahnya telah bertambah menjadi 47 BMT. Berdasar sektor pembiayaan disalurkan sebesar 60 persen ke perdagangan dan masing-masing sekitar 20 persen ke industri rumah tangga dan agrobisnis.

Untuk pembiayaan selanjutnya, terang Fauzi, Inkopsyah menjalin kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Di tahun ini diharapkan terdapat pembiayaan sebesar Rp 3 miliar dari BSM. “Mudah-mudahan di bulan ini bisa cair karena dana dari LPDB sudah selesai sekarang kita coba untuk lempar pembiayaan lagi,” ujar Fauzi.

Selain BSM pihaknya juga telah menerima komitmen dari unit usaha syariah Bank DKI cabang Pondok Indah untuk menyalurkan pembiayaan. Diharapkan dari UUS Bank DKI diperoleh sebesar Rp 1,5 miliar untuk tahun ini.

Sumber dana Inkopsyah juga diperoleh dari Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program re-lending. Tercatat per April outstanding pembiayaan dari PNM sebesar Rp 3,2 miliar yang bisa dipinjamkan kembali (re-lending).

Di tahun ini, lanjut Fauzi, Inkopsyah menargetkan pembiayaan kepada 60 BMT. Namun melihat jumlah BMT yang telah mencapai 47 unit di awal bulan ini, ia memperkirakan target BMT yang akan dibiayai tahun ini dapat meningkat dua kali lipat.

“Adanya pembiayaan dari LPDB membuat penyaluran juga berjalan cepat. Dalam satu bulan terakhir Inkopsyah fokus mendistribusikan dana LPDB ke BMT-BMT,” kata Fauzi.

Inkopsyah sendiri rata-rata menargetkan penyaluran pembiayaan ke BMT sebanyak lima unit per bulan. Namun dengan adanya penyaluran LPDB jumlah tersebut melampaui biasanya.

Per April 2009 Inkopsyah memiliki aset Rp 32 miliar dan laba berjalan Rp 308 juta, sementara per April 2008 tercatat memiliki aset sekitar Rp 12 miliar dengan pembiayaan Rp 2 miliar.

Di tahun ini Inkopsyah menargetkan pertumbuhan 30 persen dibanding tahun lalu. Hingga akhir 2008 Inkopsyah memiliki volume pembiayaan Rp 25 miliar dan ditargetkan tahun ini pembiayaan bisa mencapai Rp 35 miliar.

BMT Ta'awun Tingkatkan Pembiayaan Bagi Hasil

Penerapan keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dicoba untuk terus ditingkatkan. Selain menuju keuangan syariah ideal, nilai berkeadilan dalam prinsip bagi hasil yang menjadi unggulan bagi lembaga keuangan syariah juga memberikan manfaat bagi dua belah pihak.

Hal tersebut pun mendorong BMT Ta'awun untuk meningkatkan jumlah pembiayaan berprinsip bagi hasil dengan akad mudharabah di tahun ini menjadi Rp 200 juta. Sebelumnya, BMT Ta'awun memberi porsi pembiayaan akad mudharabah Rp 100 juta setiap tahunnya. Porsi pembiayaan mudharabah yang sebelumnya di kisaran lima persen pun akan ditingkatkan hingga 10 sampai 20 persen.

General Manager BMT Ta'awun, Subandikot mengatakan, murabahah dengan jual belinya memang pembiayaan aman bagi lembaga keuangan syariah, tapi kenyataannya nasabah membutuhkan usaha riil dengan lembaga keuangan. ''Peningkatan porsi mudharabah juga ditawarkan oleh pengurus agar BMT benar-benar menerapkan produk keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil,'' kata Subandikot.

Dalam memberikan pembiayaan mudharabah, BMT Ta'awun pun tak melepaskan pengelolaan begitu saja, tetapi juga memberikan pendampingan manajemen kepada anggota. Saat ini BMT Ta'awun memiliki 15 SDM, di mana satu orang mendampingi anggota di dua pasar.

Sektor pembiayaan BMT Ta'awun sebagian besar (80 persen) adalah pedagang sayuran dan kelontong di pasar, sementara sisanya adalah usaha konveksi dan pedagang elektronik. Perputaran uang yang cepat di sektor tersebut membuat BMT Ta'awun menyasar pasar tersebut dengan pembiayaan antara Rp 2 juta sampai Rp 5 juta dalam jangka waktu rata-rata lima bulan.

Tercatat, telah ada 15 pasar binaan BMT yang berdiri sejak lima tahun silam ini. BMT Ta'awun pun memiliki tiga BMT binaan, yaitu BMT Haq di Cileungsi, BMT Pro Amal Dhuafa (Ciledug), dan BMT Tsiqoh (Ciracas). Di antara pasar binaan BMT Ta'awun adalah pasar Bintaro, Buncit, Blok A, Bangka.

Untuk lebih memperluas pasar, BMT Ta'awun berencana melakukan ekspansi ke Depok dan Jakarta Barat pada 2010. ''Kita sudah cek ke lapangan ternyata di sana belum banyak BMT sehingga bisa melakukan ekspansi pasar. Tapi, kita butuh persiapan dulu untuk mengumpulkan modal,'' papar Subandikot.

BMT Ta'awun pun telah memiliki pasar binaan di Jakarta Barat, sehingga pembukaan kantor tersebut diharapkan dapat mempermudah layanan pada nasabah. Pasar binaan BMT Ta'awun di bagian barat Jakarta adalah pasar Meruya, Aries, Palmerah, dan Pisang Palmerah. Selain itu BMT Ta'awun juga membidik pasar lainnya seperti pasar Kopro dan Kedoya, sehingga penentuan lokasi kantor cabang yang tepat perlu diperhitungkan.

Sementara untuk wilayah Depok, terang Subandikot, pihaknya akan memfokuskan diri pada area perbatasan Depok-Bogor sekitar Parung dan Sawangan. Ia pun menambahkan ada pengurus memiliki BMT di Bandung. Namun BMT tersebut belum bisa menjadi cabang karena baru bisa diakuisisi setelah Ta'awun memiliki legal untuk beroperasi secara nasional.

BMT Ta'awun sendiri bermula dari kepedulian majelis ta'lim di Cipulir untuk memberdayakan perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah di wilayah tersebut. Dengan modal awal Rp 100 juta dari salah satu pengurus, BMT yang beralamat di Jl H Amsar No 4 Rt 14/05, Kebayoran Lama ini pun terus berkembang hingga kini memiliki modal Rp 400 juta.

Namun, Subandikot memaparkan walau modal tak begitu besar, likuiditas BMT tetap terjamin. Pasalnya, sekitar 30 persen dari dana simpanan yang terkumpul adalah milik pengurus. ''Nasabah tidak perlu khawatir karena pengurus memiliki surat pernyataan tak boleh menarik dana secepatnya,'' kata dia. Di tahun ini pun ditargetkan porsi dana pengurus ditingkatkan menjadi 50 persen. Saat ini BMT memiliki total nasabah 1.800 orang, bertambah 500 orang dari akhir 2008.

Di tahun ini BMT Ta'awun menargetkan pertumbuhan aset 43 persen tahun ini dari aset di 2008 yang sebesar Rp 3,4 miliar, sementara pembiayaan ditargetkan tumbuh 28 persen atau mencapai Rp 6 miliar. Tercatat per April 2009 BMT Ta'awun memiliki aset Rp 3,8 miliar, dana simpanan Rp 1,5 miliar pembiayaan Rp 2,8 miliar, omzet Rp 238,9 juta. Perolehan tersebut meningkat dibanding periode sama tahun lalu dengan aset Rp 1,8 miliar, pembiayaan Rp 1,7 miliar, dana simpanan Rp 1,1 miliar, dan omzet Rp 145 juta.

Pangsa BPRS Bisa Capai 20 Persen

JAKARTA -- Berbeda dengan proyeksi Asbisindo tentang BPRS, Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah (Hikmah) Tangerang, Bainurrahman Alamsyah, memroyeksikan pangsa pasar BPRS bisa mencapai 20 persen tahun ini. Alamsyah mengatakan proyeksi tersebut dikarenakan melihat kecenderungan masyarakat yang mulai beralih pada bank syariah termasuk BPRS.

"Market share delapan persen terlalu pesimis. Peluang BPRS masih cukup besar karena itu minimal market share 20 persen tahun ini," kata Alamsyah, Rabu (29/4). Menurut dia, krisis ekonomi global saat ini tidak memberi pengaruh terhadap nisbah dan harga jual BPRS.

Perkembangan industri perbankan syariah yang juga didukung pemerintah melalui UU Perbankan Syariah, lanjut Alamsyah, juga dapat membuat kepercayaan masyarakat meningkat akan lembaga keuangan syariah. Selain itu market share juga bisa terdorong dengan mulai banyaknya investor yang mendirikan BPRS.

Alamsyah mengakui saat ini BPRS belum banyak menjalankan skim yang tersedia. "Peluang pasar UKM masih luas, selain itu BPRS juga bisa memperluas skim dengan gadai," kata Alamsyah. Ia pun mendorong BPRS-BPRS untuk memperluas skimnya.

Di BPRS Hikmah sendiri, terang Alamsyah, telah mengembangkan gadai. Berikutnya adalah pembiayaan mikro dengan pinjaman maksimal Rp 5 juta tanpa jaminan. "Saat ini sudah berjalan cukup baik di kecamatan Ciputat dengan NPF nol persen," kata Alamsyah.

BPRS Hikmah pun akan mengembangkan pembiayaan tersebut ke kecamatan Larangan dan Ciledug. Tercatat pembiayaan BPRS Hikmah di kuartal I 2009 sebesar Rp 86,4 miliar, aset Rp 102,3 Miliar, DPK Rp 88,1 miliar dan laba tahun berjalan Rp 493 juta. gie/ism

Pinbuk Dorong Konsorsium BMT

AKARTA -- Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terus didorong untuk terus maju. Salah satunya adalah dengan membentuk konsorsium baik antara BMT maupun dengan lembaga keuangan syariah lainnya.Direktur Eksekutif Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk), Aslichan Burhan mengatakan, dengan melakukan konsorsium yang fokus membiayai suatu usaha sentra industri atau pembiayaan tertentu, maka akan dapat mendorong pertumbuhan BMT. ''Misalnya ada suatu pasar yang bisa digarap bareng bekerja sama juga dengan asosiasi pasar. Selain konsorsium antar-BMT, mereka juga bisa memperoleh sumber dana dengan linkage program dari bank,'' kata Aslichan kepada Republika, Jumat (24/4).

Saat ini, lanjut dia, konsorsium BMT masih dari segi akad saja dan belum terlihat adanya syirkah (kerja sama) dalam menggarap suatu pasar tertentu. Untuk itu diperlukan adanya konsorsium untuk menggarap suatu pasar yang cukup besar. Aslichan menambahkan, dengan melakukan konsorsium, maka akan menambah peluang bisnis bagi lembaga keuangan mikro syariah. Jika memberi pembiayaan kepada pasar induk, misalnya, maka hal tersebut akan membuka peluang masuk ke pasar yang lebih kecil.

''BMT biasanya masuk sendiri-sendiri ke satu pasar jadi sifatnya masih parsial. Belum ada yang memulai bersama-sama untuk menggali potensi sentra industri atau pasar,'' imbuh Aslichan. Sebelum menentukan sentra yang akan dibidik untuk konsorsium, tambah dia, diperlukan pula analisis sehingga bisa menentukan pasar yang tepat dan prospektif.

Dalam mendukung konsorsium tersebut, kata Aslichan, perlu adanya standardisasi yang sama antar BMT sehingga mempermudah transaksi. ''Pinbuk sedang merintis ini dan melakukan standardisasi untuk sistem administrasi, produk, IT, akuntansi maupun performance kantor,'' ujar Aslichan. Dengan adanya standarisasi, lanjut dia, akan ada kesamaan pembuatan account antar-BMT dan peningkatan semangat kebersamaan. Ia pun berharap BMT dapat terus tumbuh di setiap wilayah disertai dengan pengembangan teknologi dan standardisasi sehingga tercipta BMT berkualitas.

Tercatat hingga saat ini jumlah BMT yang tergabung di Pinbuk lebih dari 3.000 unit. Di antaranya adalah 106 BMT bekerja sama dengan Departemen Sosial, 82 BMT Nagari di kabupaten Agam, 30 BMT bekerja sama dengan Depnakertrans yang ditempatkan di unit pemukiman transmigrasi, serta 500 BMT Shar-E dengan Bank Muamalat.

Perlu pertimbangan
Dalam melakukan konsorsium antar BMT atau dengan lembaga keuangan lainnya, sejumlah hal perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah bisnis yang prospektif, saling menguntungkan, serta memperhitungkan risiko. Ketua Pengurus BMT Berkah Madani, Wawan Windhu Setiawan, mengatakan cukup banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk membentuk konsorsium dengan BMT lainnya.

''Jika dengan BMT lain pertimbangannya cukup banyak mengenai prospek dan bagaimana risikonya, jadi harus benar-benar yakin dan percaya dengan proyeknya,'' kata Wawan kepada Republika , Jumat (24/4). Meski demikian tak menutup kemungkinan di masa depan pihaknya akan melakukan konsorsium dengan BMT lainnya.

Wawan menuturkan dua tahun lalu BMT Berkah Madani melakukan pembiayaan bersama dengan jaringan BMT Berkah Madani di Jakarta. Jumlah pembiayaan yang mencapai di atas Rp 100 juta membuat BMT melakukan sharing dengan jaringannya. ''Kalau dengan jaringan sendiri tingkat confidence kita tinggi untuk melakukan kerja sama,'' ujar Wawan. Per Maret lalu BMT Berkah Madani mencatat pembiayaan sekitar Rp 2,8 miliar dengan aset Rp 3,4 miliar. Di tahun ini ditargetkan pembiayaan mencapai Rp 15 miliar dengan aset Rp 4,5 miliar.

Sementara itu, Sekjen BMT Mentari, Sarbani mengatakan, pihaknya belum pernah melakukan konsorsium pembiayaan dengan BMT lain yang menyasar sentra bisnis tertentu. ''Konsorsium seperti itu memang belum, tapi bisa saja nanti ada konsorsium BMT yang bisnisnya saling menguntungkan antar-BMT,'' kata Sarbani.

Kerja sama antar BMT di Lampung, lanjutnya, dilakukan dengan penukaran informasi nasabah atau dengan membantu BMT anggota yang membutuhkan dana. Namun, belum melakukan pembiayaan bersama-sama. Untuk menyalurkan pembiayaan BMT Mentari menjalin linkage program dengan sejumlah bank, seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan BPRS Metro Madani.

Per Maret 2009 pembiayaan BMT Mentari sebesar Rp 500 juta, aset Rp 4 miliar, dan simpanan anggota Rp 1,5 miliar. Tahun ini ditargetkan pembiayaan mencapai Rp 4 miliar, aset Rp 5 miliar dan simpanan Rp 2 miliar. Di awal 2009 BMT Mentari pun memperluas jaringannya ke pasar Bantar Mataram Mandala, Lampung Tengah

BMT Bina Ihsanul Fikri: Bidik Peluang Pertanian

Walau Indonesia dikenal sebagai negara agraris, pembiayaan lembaga keuangan syariah ke sektor pertanian terbilang cukup minim. Namun, bagi BMT Bina Ihsanul Fikri sektor tersebut menjadi fokus pembiayaan. Di tahun ini pun ditargetkan porsi pembiayaan meningkat 10 persen.

Walau pertanian belum menjadi sektor pembiayaan yang mayoritas, namun BMT Bina Ihsanul Fikri berkomitmen untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor tersebut. Di tahun lalu komposisi pembiayaan mayoritas disalurkan ke perdagangan (70 persen), pertanian (20 persen), dan jasa (10 persen). Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri, M Ridwan mengatakan, sektor pertanian masih memiliki potensi cukup besar karena itu pihaknya akan meningkatkan porsi pembiayaan ke sektor tersebut.

Untuk mendukung suksesnya pembiayaan sektor pertanian, BMT memberikan pendampingan manajerial kepada para petani. Sementara, untuk pendampingan teknis bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk membuat kompos. ''Untuk pendampingan pembiayaan kita sinergikan antara pertanian, peternakan, dan energi terbarukan sehingga dapat bermanfaat pada masyarakat,'' kata Ridwan.

Saat ini, BMT yang telah berusia 13 tahun ini juga sedang fokus melakukan pembiayaan revitalisasi petani-petani kakao di tiga desa di kecamatan Kalibawang, Kulonprogo, yaitu Banjarharjo, Banjarsari, dan Banjararum. Selain sektor pertanian, fokus pembiayaan juga dilakukan untuk kredit pemilikan rumah syariah (KPRS) bersubsidi, bekerja sama dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Di 2008 BMT menyalurkan KPRS bagi 115 unit rumah. Ridwan mengatakan, meski di tahun ini BMT memiliki kuota bagi 100 unit rumah, namun pihaknya menargetkan penyaluran bagi 200 unit rumah. ''Saat ini kita sedang mengajukan tambahan ke Menpera,'' imbuh Ridwan.

Sementara, untuk mensiasati persaingan antaralembaga keuangan syariah di sektor mikro yang semakin kompetitif BMT Bina Ihsanul Fikri melakukan pendekatan secara personal melalui kunjungan langsung kepada anggota dan pengajian minimal satu bulan sekali bagi nasabah pembiayaan dengan sistem berkelompok (tanggung renteng). Ridwan mengatakan untuk mempertahankan kedekatan BMT dengan anggotanya maupun calon nasabah, di tahun ini BMT melakukan pendekatan personal kepada para pedagang di pasar setiap bulannya. ''Kita melakukan pendekatan langsung kepada calon nasabah maupun yang sudah menjadi anggota walau hanya sekedar menyapa saja,'' kata Ridwan.

Dalam usaha menggaet nasabah BMT melakukan sosialisasi ke masjid, arisan, maupun kelompok pengajian. ''Selain itu di setiap bulan Syawal kami juga selalu melakukan halal bihalal dengan para pedagang pasar,'' imbuh Ridwan.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun ini, BMT Bina Ihsanul Fikri pun berencana melakukan ekspansi di dua daerah, yaitu Klaten dan Bantul atau Sleman. Pemilihan Klaten sebagai salah tujuan ekspansi adalah karena jumlah BMT di sana belum terlalu banyak. ''Persaingan di sana belum terlalu seketat sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta,'' ujar Ridwan.

Sementara, pemilihan Bantul sebagai salah satu calon adalah karena pihaknya membidik kehadiran pasar baru di wilayah tersebut dan Sleman terpilih karena adanya nasabah BMT yang berdomisili di sana. Hingga kini BMT yang berdiri sejak 11 Maret 1996 ini memiliki enam kantor cabang di kota Yogya (empat unit), Bantul, dan Sleman.

Selain merambah pasar Yogyakarta dan Jawa Tengah, Ridwan mengungkapkan pihaknya berencana memperluas jaringan hingga Jawa Timur, khususnya di Magetan, Pacitan, Madiun, dan Banyuwangi pada 2011. Adanya sejumlah nasabah yang berasal dari kota tersebut menjadi salah satu alasan untuk memperluas kantor. Di tahun ini BMT Bina Ihsanul Fikri menargetkan aset meningkat menjadi Rp 18,6 miliar, pembiayaan Rp 13 miliar, funding Rp 9,5 miliar, pinjaman pihak lain Rp 4 miliar, dan laba Rp 196 juta.

Perlu Capres yang Mendukung Ekonomi Syariah

JAKARTA – Pemilu legislatif telah usai dan kini Indonesia menyongsong pemilihan presiden. Menjelang pilpres pun diharapkan akan hadir capres yang mendukung pengembangan ekonomi syariah.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Muhammad Syakir Sula mengatakan dalam pilpres mendatang diharapkan munculnya capres yang mendukung ekonomi syariah di Indonesia.

Ia pun menyayangkan elit politik saat ini belum ada yang angkat bicara mengenai ekonomi syariah, padahal saat ini negara-negara seperti Inggris, Hong Kong, Australia mulai menawarkan ekonomi syariah sebagai suatu alternatif.

“Capres mendatang setidaknya mengangkat kabinet yang paham mengenai ekonomi syariah atau memiliki program-program yang peduli terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Syakir kepada Republika, Selasa (21/4).

Ekonomi syariah pun, lanjutnya, identik dengan ekonomi pro rakyat karena menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil. Saat ini, tambah dia, ekonomi Indonesia lebih cenderung pro pasar, sehingga jumlah rakyat miskin tak terlalu menurun signifikan. “Pasar saham saat ini cenderung stabil tapi hal itu tidak berdampak pada masyarakat karena Indonesia cenderung pro pasar,” kata Syakir.

Pemerintah saat ini, lanjutnya, sudah memiliki kepedulian terkait dengan regulasi. Namun ternyata hal tersebut belum cukup mendorong signifikan market share industri keuangan syariah yang masih berada di level dua persen. “Dalam beberapa pidato presiden cukup bagus tapi baru sebatas retorika. Setidaknya perlu ada kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah,” kata Syakir.

Dukungan pemerintah melalui disahkannya UU Perbankan Syariah dan SBSN diakui Syakir cukup memberi ruang. Namun, lanjut dia, seharusnya hal tersebut tak terbatas dari sisi legal saja tetapi juga ada kebijakan dari pemerintah.

Misalnya, kata Syakir, dengan menempatkan dana pemerintah di bank syariah dan pembiayaan proyek pemerintah melalui bank syariah. “Saat ada proyek pemerintah atau penyimpanan dana paling tidak 50 persen ditaruh di bank syariah. Itu namanya keberpihakan bagi ekonomi syariah,” ujar Syakir.

Menurut Syakir jika dana pemerintah disimpan di bank syariah, maka hal tersebut akan berdampak pada rakyat. Pasalnya bank syariah memiliki segmen masyarakat menengah ke bawah dan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil sehingga benar-benar memiliki dampak bagi rakyat kecil.

Sangat Diperlukan

Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Mustafa Edwin Nasution mengatakan pemimpin Indonesia yang mengerti tentang perkembangan ekonomi syariah sangat diperlukan saat ini. Pasalnya perkembangan ekonomi syariah di sejumlah negara sudah mulai maju. “Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar jangan sampai ketinggalan dalam pengembangan ekonomi syariah ini,” kata Mustafa.

Saat ini masih terjadi perdebatan mengenai pengembangan ekonomi syariah, karenanya Mustafa menambahkan perlu dukungan program dan kebijakan dari pemerintah. Ia juga menambahkan partai politik yang ada saat ini sehendaknya memahami gerak langkah ekonomi syariah.

Pengamat ekonomi, Aviliani menyetujui pengembangan ekonomi syariah, namun hal tersebut memerlukan perjuangan cukup panjang. Untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah, lanjut dia, tak semudah membalikkan telapak tangan apalagi di era globalisasi saat ini.

“Untuk implementasi sepertinya tidak mudah. Kita belum melihat capres yang mengangkat isu ekonomi syariah,” kata Aviliani. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah pun harus terus ditingkatkan. Pasalnya belum seluruh masyarakat mengetahui tentang ekonomi syariah.

Sementara mengenai kebijakan menaruh dana pemerintah di bank syariah Aviliani mengatakan hal tersebut harus didukung pula oleh jaringan kantor. “Pemerintah pasti ingin menyalurkan dana sampai pelosok. Jaringan masih menjadi kendala bagi perbankan syariah,” kata Aviliani.