BMT Ibadurrahman: Perluas BMT di Indonesia dengan Kelompok Kader

Peran lembaga keuangan mikro syariah seperti halnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) selaiknya tak dipandang remeh. Apalagi kini perkembangannya pun pesat di Indonesia. Tengok saja BMT Ibadurrahman, yang kini beranggota 7000 orang dan memiliki aset Rp 7 miliar.

Indonesia dengan wilayah yang luas dan tersebar hingga ke wilayah terpencil membuat kehadiran BMT menjadi semakin kuat. Pasalnya BMT yang berbasis komunitas pun turut memberdayakan perekonomian setempat. Berbagai hal dilakukan untuk merintis BMT, baik dengan patungan antara masyarakat atau membantu mendampingi suatu kelompok.

Ketua Pengurus BMT Ibadurrahman, Ridha Nugraha, menuturkan kiat lembaga yang dpimpinnya untuk memperluas kehadiran BMT di provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah dengan membantu suatu kelompok yang berminat untuk membentuk BMT, demi pemberdayaan ekonomi komunitasnya.

''Kami membentuk kelompok kader yang didampingi oleh BMT Ibadurrahman selama beberapa waktu, setelah cukup bagus dan mandiri, mereka bisa beraktivitas sendiri untuk mendirikan BMT. Bentuknya juga bukan kantor cabang BMT Ibadurrahman,'' kata Ridha.

Dengan cara demikian, papar Ridha, setiap orang akan dapat memberikan kontribusi besar bagi pemberdayaan ekonomi lokal. Untuk tahap awal, satu kelompok kader beranggotakan minimal tiga orang. Setidaknya kini terdapat enam kelompok kader yang sudah mandiri di wilayah Bogor. Untuk masa mendatang, BMT Ibadurrahman akan merintis kelompok kader di Bekasi.

Sedangkan dalam meningkatkan kualitas sumbr daya insani (SDI), BMT Ibadurrahman melakukan evaluasi setiap bulannya. Tiga bulan sekali SDI yang ada juga diikutsertakan ke dalam berbagai bentuk pelatihan. Kini terdapat 15 SDI yang membantu mengelola BMT Ibadurrahman.

Ridha menceritakan, ketika memulai pada 1995, BMT Ibadurrahman cukup kesulitan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, mengingat BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah, pihaknya melakukan sosialisasi ke masjid-masjid.

''Tapi saat itu pun agak sulit untuk sosialisasi karena ada beberapa yang tidak memperbolehkan membahas ekonomi di masjid,'' kata Ridha. Namun dengan usaha keras dan keteguhan untuk memperjuangkan ekonomi syariah di wilayahnya, BMT Ibadurrahman akhirnya berhasil meyakinkan masyarakat setempat.

Awalnya BMT yang berlokasi tepat di perempatan Ciawi-Bogor ini beranggotakan 20 orang dengan modal awal Rp 5 juta. Perjuangan BMT Ibadurrahman di masa-masa awal pun berbuah manis. Kini lembaga ini telah berkembang pesat pada usianya yang ke-14 dengan anggota 7000 orang dan memiliki aset Rp 7 miliar. Anggotanya tersebar di beberapa kecamatan di Bogor, di antaranya kecamatan Ciawi, Cijeruk, Cigombong.

Rata-rata pembiayaan BMT Ibadurrahman disalurkan ke sektor perdagangan, industri rumah tangga dan sektor pertanian. Salah satu yang menjadi produk utama BMT Ibadurrahman adalah investasi mudharabah muqayyadah off balance sheet .

''Produk ini cukup laku khususnya saat Ramadhan, yaitu saat banyak orang yang membutuhkan pembiayaan dan investor juga tertarik,'' tutur Ridha. Animo masyarakat yang cukup besar membuatnya dapat mengimbangi omzet rata-rata reguler. Dalam waktu satu bulan investasi bisa mencapai Rp 1 miliar-Rp 2 miliar.

Perkembangan BMT Ibadurrahman

1995:
* Mulai berdiri
* Modal dasar Rp 5 juta
* SDI sebanyak 20 orang

2009:
* Beranggotakan 7.000 orang
* Omzet mencapai Rp 7 miliar

Bisnis dengan Modal 0

Berbicara tentang memulai bisnis, banyak orang langsung terhenti langkahnya karena merasa tidak memiliki modal untuk memulainya. "Saya sebenarnya ingin menjadi pebisnis, tapi saya tidak punya modal" begitulah kira-kira komentar dari rata-rata para pemula yang saya jumpai, dan modal yang dibicarakan disini maksudnya adalah uang cash yang dimiliki untuk memulai bisnis.

Dalam konteks yang lain, sebuah angka statistik membuktikan bahwa 50% bisnis tutup sebelum ulang tahunnya yang kedua, 80% tutup sebelum ulang tahun yang kelima. Dan yang sangat menarik untuk dicermati, ternyata salah satu sebab mengapa mereka gulung tikar dalam usia yang sangat muda adalah "Easy Money", uang dan kredit yang terlalu mudah didapat. Kok bisa begitu?

Ternyata easy money membuat pebisnis menjadi bodoh. Dengan uang dan kredit yang mudah didapat mereka memiliki kesempatan yang sangat luas untuk menutupi kesalahan-kesalahan dalam berbisnis. Contohnya ketika sales tidak mencapai target, ketika piutang tidak tertagih, ketika team tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, ketika pendapatan tidak dapat menutupi biaya yang harus dikeluarkan, maka dengan easy money dan easy kredit anda akan merasa baik-baik saja. Ini karena selalu dapat menutup kekurangan cash flow tanpa melakukan perbaikan kinerja, sehingga rendahnya sales tidak mempengaruhi psikologi perusahaan, dan team anda seolah-olah mendapatkan pesan "mencapai target sales tidak penting di perusahaan ini".

Banyak entrepreneur berlari dari satu masalah ke masalah yang lebih dalam karena selalu menutupi kesalahannya dalam berbisnis tidak dengan cara melakukan perbaikan fundamental dalam melakukan bisnis. Ketika bisnis mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh kinerja yang payah yang mereka lakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi keuangan, dengan memberikan talangan uang cash baik yang diambil dari kocek pribadinya maupun dengan cara menghutang, bahkan banyak di antara yang saya jumpai mereka menutup masalah keuangan dengan cara memakai uang rentenir yang berbunga tinggi.

Mereka memimpin dengan uangnya, sampai satu titik bisnis mereka benar-benar berhenti karena beban keuangan sudah sangat dalam sedangkan kinerja bisnisnya tidak pernah membaik seperti yang dibayangkan. Entrepreneur sukses memimpin perusahaan bukan dengan uangnya tetapi dengan waktunya!

Sebuah kontradiksi, para pemula menganggap bahwa uang adalah kunci sukses bisnis, kenyataannya uang justru bisa menjadi pembunuh bisnis, karena uang yang mudah membuat entrepreneur bodoh. Kalau kita lihat kisah sukses para pebisnis, sebagian besar diantara mereka justru memulai bisnis dengan serba kekurangan modal, inilah yang memaksa mereka selalu berfikir kreatif, karena tidak ada pilihan kecuali harus meningkatkan kinerja perusahaan untuk bertahan hidup dan berkembang.

Mereka memulai usaha dengan modal seadanya, mengumpulkan uang lewat bisnis kecil dan melangkah ke bisnis selanjutnya yang lebih besar. Sebenarnya apa yang mereka lakukan dalam dunia entrepreneurship disebut "Financial Bootsrapping", meminimalisasi uang cash yang diperlukan ketika memulai sebuah bisnis.

Financial bootstrapping bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara mendapatkan barang dengan tempo pembayaran yang panjang, berbagi sarana bisnis dengan orang lain, penerapan inventory minimum, dan sebagainya. Banyak buku-buku yang memberikan inspirasi bagaimana anda memulai bisnis dengan modal yang sangat terbatas (mereka menyebutnya modal 0 atau modal dengkul), saya juga baru menyadari bahwa saya melakukan financial bootstrapping ketika memulai bisnis, barangkali itulah sebabnya saya ditulis sebagai salah seorang yang termasuk dalam buku "10 Pengusaha yang sukses membangun bisnis dari 0" terbitan Gramedia.

Cerita yang sangat menginspirasi datang dari Dell Computer yang memulai bisnis hanya dengan US 1.000 dolar, dan dalam beberapa tahun bisa membawa Dell Computer menjadi bisnis dengan skala ratusan juta dollar.

Pertanyaannya "Dapatkah anda memulai bisnis dengan uang cash sejuta sampai sepuluh juta rupiah saja?"(By Ir. H. Heppy Trenggono, MKomp)

Ulama NU belum sepakat Ekonomi Syariah

JAKARTA--Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) belum satu kata atau belum memiliki kesamaan pendapat menyangkut keberadaan bank syariah, setidaknya demikian yang mengemuka dalam Halaqah Pra-Muktamar ke-32 NU Komisi Maudlu'iyah Waqi'iyah.Pertemuan itu diikuti utusan pengurus wilayah NU se-Indonesia serta pengurus lembaga, lajnah, dan badan otonom NU, di Jakarta, Selasa.

Wakil Ketua Lembaga Takmirul Masajid Indonesia (LTMI) NU Mukhlas Syarkun menilai, dalam beberapa kasus, bank syariah ternyata tak ada bedanya dengan bank konvensional. Bahkan, ia menyebut ada pelanggaran syariah dalam praktiknya.Mukhlas mengatakan, bank syariah memang tidak mengenal bunga, namun dalam praktik pemberian kredit, misalnya, diberlakukan sistem agunan. Sementara, tidak semua orang, terutama kaum miskin, yang dapat memberikan agunan untuk mendapatkan kredit.

"Di sinilah bank syariah bisa disebut tidak syar'i karena hanya orang-orang yang dapat memberikan agunan yang dapat menerima kredit. Sedangkan orang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan agunan, tidak bisa menerima kredit," katanya.

Mukhlas justru lebih sependapat dengan konsep Grameen Bank di Bangladesh yang mengembangkan konsep kredit mikro yaitu memberi pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum.
Lembaga keuangan yang digagas Muhammad Yunus itu berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan sistem agunan.

Untuk menjamin pembayaran utang, Grameen Bank menggunakan sistem "kelompok solidaritas". Kelompok-kelompok itu mengajukan permohonan pinjaman bersama-sama, dan setiap anggotanya berfungsi sebagai penjamin anggota lainnya, sehingga mereka dapat berkembang bersama-sama."Konsep bank seperti ini, menurut saya, lebih syar'i daripada bank syariah sendiri, karena dapat mengangkat perekonomian masyarakat miskin yang paling miskin sekalipun," kata Mukhlas.

Pendapat berbeda dikemukakan Ketua Komisi Maudlu'iyah Waqi'iyah KH Masyhuri Naim. Menurut dia, secara umum bank syariah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu alasannya adalah ketiadaan bunga bank yang memang diharamkan dalam Islam."Hanya saja dalam praktiknya memang tidak sepenuhnya baik seperti dalam teorinya sendiri. Tapi itu wajar saja. Kita bukan tidak setuju dengan bank syariah. Kita hanya mengkritik kelemahan-kelemahan yang ada dalam praktik bank syariah itu sendiri," kata rais syuriah PBNU itu.

Menurut Masyhuri, beragam persoalan seputar perekonomian dan perbankan syariah yang mengemuka dalam halaqah tersebut akan dibahas dan dikaji lebih mendalam pada Muktamar di Makassar, Sulawesi Selatan, Januari 2010.ant/kpo

FPJPS untuk BPR Syariah

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) tak hanya diberikan kepada bank umum syariah. Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan Peraturan BI No 11/29 tahun 2009 tentang FPJPS bagi Bank pembiayaan Rakyat Syariah.

Kepala Bidang Pengembangan BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Syahril T Alam mengatakan PBI tersebut memang diperlukan oleh pelaku BPRS sebagai antisipasi jika mengalami kesulitan likuiditas. Pasalnya, tambah Syahril, sebelumnya tidak ada lembaga yang dapat membantu BPRS jika mengalami kesulitan likuiditas, kecuali meminta bantuan kepada pemegang saham. ''Dengan adanya PBI ini akan bermanfaat bagi BPRS yang mengalami kesulitan,'' kata Syahril.

Selain bermanfaat bagi BPRS yang kesulitan, tambahnya, PBI ini juga akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap BPRS karena sudah ada lembaga yang dapat membantu bila BPRS kesulitan likuiditas. Masyarakat pun tak perlu khawatir menggunakan BPRS untuk menyimpan dananya.

Menurut Syahril, dari agunan yang wajib dijaminkan oleh BPRS tidak memberatkan. FPJPS wajib dijamin dengan agunan berkualitas tinggi berupa aset pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki oleh pemegang saham. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPRS saat terjadi arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar ( mismatch ).

Walau PBI sudah tersedia, ujar Syahril, setiap BPRS harus tetap menjaga likuiditasnya dengan baik agar tidak sampai terjadi kesulitan likuiditas. ''Aturan hanya untuk antisipatif saja sifatnya dan jalan terakhir bila BPRS mengalami kesulitan likuiditas,'' tandas Syahril. Melalui monitoring cash in dan cash out dengan baik diharapkan BPRS tidak akan mengalami kesulitan likuiditas, karena lalu lintas likuiditas dapat terpantau dengan baik.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, Ramzi A Zuhdi mengatakan, PBI tersebut memang ditujukan untuk membantu BPRS yang mengalami kesulitan likuditas. ''Kita berharap likuiditas BPRS bisa tetap terjaga. PBI ini sebagai langkah antisipasi saja bagi BPRS yang mengalami kesulitan,'' kata Ramzi.

Ia menambahkan, hingga saat ini pun belum ada BPRS yang mengajukan FPJPS kepada BI, sehingga menunjukkan likuiditas BPRS masih terjaga baik. Dalam PBI tersebut plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai rasio kebutuhan kas sebesar 10 persen.

Disambut baik
Keluarnya PBI 11/29 tahun 2009 tentang FPJPS bagi BPRS disambut baik oleh para pelaku industri BPRS. Dengan demikian terdapat jaring pengaman bagi BPRS yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Bekasi, Okta Prawisma Yepri menyambut positif keluarnya peraturan tersebut. ''Adanya PBI ini setidaknya BPRS bisa memperoleh jaring pengaman saat mengalami kesulitan likuditas jangka pendek,'' kata Yepri.

BPRS HIK, lanjut dia, saat membutuhkan sumber dana untuk disalurkan ke pembiayaan biasanya diperoleh dari bank syariah melalui linkage program, sehingga BPRS HIK belum mengalami kesulitan likuiditas. ''Di sisi lain BPRS HIK juga terus berusaha meningkatkan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan sesuai dengan target yang ditetapkan,'' kata Yepri.

Sementara itu, Direktur Utama BPRS Suriyah, Ahmad Mujahid mengatakan PBI 11/29 tersebut dapat menjadi antisipasi bagi BPRS yang mengalami masalah likuditas. ''Kalau dulu BPRS punya kesulitan likuditas harus ditanggung pemegang saham, tapi dengan adanya PBI ini maka BI bisa membantu dulu sementara perlahan-lahan BPRS berusaha memenuhi cash ratio nya,'' kata Mujahid.

Meski demikian ia berharap tak ada BPRS yang menggunakan fasilitas tersebut dan BPRS tetap bisa menjaga likuiditasnya dengan baik. Berdasar hasil pemeriksaan BI, lanjutnya, BPRS Suriyah berada dalam komposit 1 (sangat baik). Tercatat rasio kecukupan modal BPRS Suriyah sebesar 16 persen, aset Rp 15,6 miliar, pembiayaan Rp 13,4 miliar, dan DPK Rp 12 miliar. Rata-rata cash ratio juga berada di atas 10 persen. gie

Pinbuk Proses Standarisasi TI BMT Shar-E

JAKARTA –- BMT Shar-E yang merupakan kerja sama antara Bank Muamalat dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) terus dikembangkan. Untuk meningkatkan layanan pada anggota BMT tersebut juga akan dilengkapi dengan teknologi informasi (TI) yang telah terstandarisasi.

Direktur Eksekutif Pinbuk, Aslichan Burhan mengatakan standarisasi TI tersebut dilakukan untuk mendorong kemajuan teknologi transaksi di BMT. Di tahap awal, lanjutnya, BMT akan memiliki laporan yang dapat diupdate setiap hari. “Nantinya ke depan akan dikembangkan agar BMT bisa bertransaksi online dengan BMT lainnya,” kata Aslichan kepada Republika, Selasa (14/7). Namun untuk menuju ke sana, tambahnya, masih butuh waktu karena secara operasional memerlukan kebijakan antar BMT.

Untuk BMT Shar-E, papar Aslichan, sekitar 80 persennya sudah memiliki TI terstandar dan sisanya masih dalam proses. “Untuk online sudah siap tinggal tergantung dari server Bank Muamalat,” kata Aslichan. Dari 500 BMT yang dipersiapkan sudah terdapat sekitar 380 BMT Shar-E yang telah beroperasi. Untuk sisa BMT tersebut saat ini pihaknya tinggal menunggu dari Bank Muamalat untuk memfasilitasi hardware dan kantor. Bagi yang sudah beroperasi pun BMT sedang menunggu proses penguatan dari Bank Muamalat terutama untuk pembiayaan.

Berdasar data Pinbuk, total 500 BMT Shar-E tersebar di 12 provinsi, yaitu Sumatera Barat (13 unit), Sumatera Utara (90 unit), Lampung (26 unit), Banten (35 unit), Jakarta (55 unit), Jawa Barat (97 unit), Jawa Tengah (64 unit), Yogyakarta (15 unit), Jawa Timur (35 unit), Sulawesi Selatan (50 unit), Sulawesi Tengah (15 unit) dan Sulawesi Utara (5 unit). gie/kpo

Utang Negara dalam Syariah

Oleh: Irfan Syauqi Beik (Dosen FEM IPB)

Beratnya beban utang yang harus dipikul Indonesia tampaknya akan tetap menjadi salah satu PR besar bagi ketiga pasangan capres-cawapres, baik SBY-Boediono, JK-Wiranto, maupun Mega-Prabowo, apabila mereka terpilih nantinya dalam pilpres mendatang. Dalam lima tahun terakhir, jumlah utang mengalami peningkatan secara signifikan, dari Rp 1.275 triliun pada 2004 menjadi Rp 1.704 triliun pada 2009. Dengan peningkatan sebesar itu, setiap tahunnya terdapat penambahan utang baru sebesar Rp 97 triliun. Akibatnya, setiap penduduk Indonesia harus menanggung beban utang Rp 7,4 juta.

Fakta ini kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menyerang pasangan incumbent . Namun demikian, respons pemerintah via Menkeu Sri Mulyani mencoba menepis kekhawatiran akan bahaya utang bagi kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa meski secara nominal jumlah utang meningkat, berdasarkan rasio utang terhadap PDB, angkanya mengalami penurunan dari 54 persen pada tahun 2004 menjadi 32 persen pada 2009. Sebuah pernyataan yang kemudian mengundang reaksi karena beban APBN untuk membayar utang plus bunganya sangat besar. Tahun ini saja, APBN kita telah menganggarkan Rp 110 triliun untuk membayar bunga utang. Belum lagi ditambah dengan faktor kedaulatan dan kemandirian bangsa di mata dunia.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana strategi bangsa agar bisa keluar dari perangkap utang yang sangat memberatkan ini? Inilah yang harus dikritik dari ketiga pasangan capres dan cawapres yang ada. Hingga saat ini, ketiganya belum memberikan arah kebijakan yang tegas mengenai solusi terhadap utang negara. Artikel ini mencoba mengkaji secara singkat konsep utang berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Prinsip utang
Sesungguhnya, utang dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan. Ia telah menjadi bagian dari sunnatullah sehingga Allah SWT pun mengizinkan adanya utang ini. Dalam QS Albaqarah: 282 misalnya, disebutkan di awal ayat bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, hendaknya ia mencatatnya. Ini menunjukkan bahwa utang merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Jika etika dan prinsip pokok ini dilanggar, itu akan menimbulkan kemudharatan yang sangat besar.

Pertama, harus disadari bahwa utang itu adalah alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kemandekan alias the last option . Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini adalah dua hal yang berbeda. "Keterpaksaan" mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun, karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang. Sedangkan, 'kebiasaan' mencerminkan prinsip jalan pintas dengan cara termudah sehingga unsur kerja kerasnya menjadi sangat minimal. Belum apa-apa sudah berpikir akan berutang.

Dalam konteks negara, harus dilihat secara cermat, apakah kebijakan utang yang selama ini dilakukan telah memenuhi unsur 'keterpaksaan' atau justru menjadi 'kebiasaan'? Apakah tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan sebelum pemerintah terpaksa harus berutang? Harus diingat, ajaran Islam menegaskan bahwa orang berutang yang tidak mampu menunaikan kewajibannya diharamkan baginya untuk masuk surga sampai urusan utang piutangnya diselesaikan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, mereka pun akan dibiarkan dalam keadaan terlunta-lunta di yaumil akhir nanti dan tidak akan ditanya oleh Allah SWT (Alhadis). Dalam konteks utang negara, siapa yang akan bertanggung jawab di akhirat nanti jika negara ini tidak mampu membayar utangnya hingga hari kiamat? Karena itu, berhati-hatilah wahai para pengambil kebijakan.

Prinsip kedua, jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terlilit utang. Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu qahrir rijal atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang akan menyebabkan harga diri atau izzah menjadi hilang. Apalagi, jika yang mengendalikannya adalah musuh yang memiliki niat buruk dan kebencian yang luar biasa.

Dalam konteks negara, harus dianalisis apakah kebijakan utang selama ini dilakukan sesuai dengan kemampuan bangsa atau justru di luar kemampuan bangsa untuk mengembalikannya? Karena, jika tidak sesuai dengan kemampuan, efek berikutnya pastilah Indonesia akan dengan mudah dikendalikan oleh pihak kreditor. Jadi, jangan heran jika Barat melalui Bank Dunia dan IMF dapat mendikte sejumlah kebijakan ekonomi nasional. Apalagi, jika ternyata utang tersebut dikorupsi dan dikelola secara tidak efisien, bertambah besarlah kemudharatan yang diderita bangsa ini. Wajarlah jika Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, "Barang siapa yang punya utang, ia akan bingung di malam hari dan akan hina di siang hari."

Prinsip ketiga, jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Rasulullah SAW menyatakan, "Barang siapa yang memiliki utang dan punya niat membayar, sebesar apa pun utangnya akan mampu dibayarnya. Barang siapa berutang, namun tidak ada niat membayarnya, sekecil apa pun utangnya, dia tidak akan mampu membayarnya. " Hadis ini mengisyaratkan bahwa komitmen untuk mengembalikan utang merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi, dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mathlul ghaniyyu dzulmun yuhillu hirdhahu , yaitu menelat-nelatkan utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya.

Dalam konteks mikro, akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang mengemplang utang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya, melarang bepergian ke luar negeri, atau menghukum dengan hukuman yang berat. Persoalannya, bagaimana pada tingkatan makro, apalagi terkait dengan hubungan antarnegara jika Indonesia berusaha melakukan upaya rescheduling utang atau bahkan penghapusan utang? Menurut penulis, upaya untuk meminta penghapusan utang merupakan hal yang sah-sah saja, apalagi jika ternyata manfaat utang tersebut justru lebih banyak dinikmati asing, sebagaimana yang dinyatakan oleh ekonom Dradjad H Wibowo bahwa 70 persen manfaat utang kembali ke negara kreditor. Negara tidak perlu malu untuk meminta penghapusan utang.

Solusi alternatif
Menyikapi kondisi di atas, paling tidak ada dua solusi pokok yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar. Pertama, semangat kemandirian dan kerja keras harus terus-menerus ditumbuhkan, baik di kalangan pemerintahan, pengusaha, maupun rakyat, secara keseluruhan. Mental sebagai peminta-minta harus dihilangkan. Semangat kemandirian ini harus menjadi paradigma yang mendasari sebuah kebijakan, apalagi bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa oleh Allah SWT.

Kedua, sudah saatnya ekonomi syariah dijadikan sebagai dasar kebijakan ekonomi negara. Kekhawatiran akan isu sektarian adalah kekhawatiran yang sangat mengada-ada. Ekonomi syariah secara otomatis akan pro sektor riil dan pro rakyat. Ada banyak instrumen yang dapat digunakan untuk menyubstitusi utang, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Potensi minimal zakat Rp 20 triliun yang bersumber dari kekuatan domestik rakyat merupakan pilihan yang tepat. Dengan syarat, dikelola secara amanah dan profesional.

Belum lagi ditambah dengan potensi aset wakaf yang mencapai Rp 600 triliun dan wakaf tunai yang jumlahnya bisa mencapai angka puluhan triliun setiap tahunnya. Pertanyaannya, apakah ketiga pasangan capres-cawapres ini mau secara serius mengimplementasikan kebijakan berbasis ekonomi syariah? Sangat disayangkan jika masih ada pihak yang meragukan keampuhan ekonomi syariah. Wallahu'alam.

Irfan Syauqi Beik

www.irfansb. blogdetik. com

Dept of Economics, Bogor Agricultural University, Indonesia

(www.ipb.ac. id)

PhD candidate in Islamic Economics,

Kulliyyah of Economics and Management Sciences,

International Islamic University Malaysia

(www.enm.iiu. edu.my)

Mob. No. +6016 9784826

Siasati titik jenuh

Perluasan jaringan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan market share perbankan. Selain memperluas bisnis juga menghindari dari titik jenuh nasabah di suatu wilayah.

Direktur Utama BPRS Suriyah, Ahmad Mujahid mengatakan perluasan kantor menjadi sesuatu yang diperlukan bagi lembaga keuangan syariah yang memang telah siap baik dari sisi SDM, teknologi dan permodalan. “Kalau berkutat di satu tempat saja tentu ada titik jenuh dalam mengembangkan bisnis,” kata Mujahid.

Untuk itu ia berkeberatan dengan rancangan draf PBI BPRS yang membatasi ruang gerak BPRS hanya di kabupaten/kota tempat BPRS berdomisili.

Jika pembatasan tersebut jadi dilakukan, lanjutnya, BPRS tak akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong akselerasi industri perbankan syariah Indonesia. “Padahal jika BPRS tak punya cukup modal atau SDM pun BPRS tak akan berani untuk membuka cabang di luar wilayahnya,” ujar Mujahid.

BPRS Suriyah yang berlokasi di Cilacap ini telah memiliki empat kantor kas dalam waktu empat tahun sejak pendiriannya dengan total aset saat ini Rp 15,6 miliar. Di masa mendatang BPRS tersebut juga memiliki rencana untuk membuka jaringan di luar Cilacap seperti di Semarang, Purworejo atau Banjarnegara.

“Kita melihat potensi di luar cukup bagus dan berkembang, sehingga berencana membuka cabang di luar Cilacap,” kata Mujahid. Daerah seperti Purworejo, lanjutnya, menjadi wilayah potensial karena belum ada BPRS disana.

Berdasar data publikasi BI per April 2009 terdapat 133 BPRS dengan jumlah kantor 209 unit. Tercatat BPRS memiliki aset Rp 1,7 triliun, DPK Rp 1 triliun dan pembiayaan Rp 1,3 triliun. Sementara di periode sama tahun lalu BPRS memiliki aset Rp 1,3 triliun, DPK Rp 772 miliar dan pembiayaan Rp 944 miliar.