Minggu, 31 Mei 2009

Pasar BMT Masih Terbuka Lebar

Seiring dengan perbankan syariah yang mulai memasuki sektor keuangan mikro, BMT sebagai lembaga yang selama ini fokus ke sektor tersebut akan langsung berhadapan dengan bank syariah. Kondisi krisis ekonomi global yang terjadi membuat sektor mikro dilirik banyak pihak.

Namun CEO Permodalan BMT, Saat Suharto mengatakan pangsa pasar untuk jumlah pembiayaan yang selama ini menjadi fokus BMT masih sangat terbuka lebar. Pasalnya portofolio pembiayaan BMT yang lebih kecil dibanding lembaga keuangan lain membuat BMT dapat tetap bersaing.

“Ada beberapa pengusaha yang hanya dapat dibiayai BMT dan hanya BMT yang sanggup dan memiliki sistem kesitu,” kata Saat kepada Republika, Kamis (28/5).

Hal itulah, lanjutnya, yang menjadikan BMT institusi yang selalu diajak kerjasama untuk penyaluran lembaga keuangan lainnya.

BMT yang memiliki portofolio hingga di bawah Rp 1 juta dapat menjangkau usaha-usaha mikro yang membutuhkan dana sedikit.

Ia memberi contoh bank yang masuk ke sektor mikro memiliki portofolio hingga jutaan bahkan puluhan juta rupiah, berbeda dengan BMT yang portofolionya lebih kecil.

Walau industri perbankan mulai memasuki sektor keuangan mikro, lanjut Saat, hal tersebut dapat dipandang positif dari sisi memberi supply terhadap kebutuhan pendanaan di sektor mikro.

Namun menurutnya hal yang harus diperhatikan adalah dapat hilangnya kompetensi inti dari perbankan yang ada. Pasalnya dengan bank masuk ke sektor mikro akan menjadikan bangunan keuangan Perbankan Indonesia terganggu karena tidak terjadinya fokus pada pembiayaan perbankan.

“Jadi semua dikerjakan dan pada akhirnya bentuk semua produk perbankan Indonesia akan mirip karena terjadinya product mirroring,” ujar Saat.

Menurut Saat, tantangan riil BMT sekarang ini adalah bagaimana BMT menjadi lembaga keuangan yang konsisten memberikan pembiayaan mikro mengingat proporsi pembiayaan ke sana masih sangat sedikit dalam keseluruhan portofolio keuangan di Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, secara konsisten memberikan pembiayaan untuk sektor-sektor usaha produktif dan mampu menjalankan fungsi intermediary dengan benar dan bertanggung jawab.

“Dengan demikian BMT diharapkan menjadi salah satu cara bagi berlangsungnya keadilan distributif atas alokasi dana pada pengusaha mikro,” kata Saat.-

Jumat, 29 Mei 2009

BMT lebih unggul dari Unit mikro Bank

Perbankan yang memasuki sektor keuangan mikro menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi BMT. Untuk itulah di tengah maraknya pembukaan unit mikro bank besar, BMT harus bisa tetap mempertahankan keunggulannya.

Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri, M Ridwan mengatakan dalam menghadapi persaingan dengan bank dan lembaga keuangan lain yang masuk ke sektor mikro BMT lebih memiliki keunggulan. “BMT punya kedekatan dengan anggotanya, bisa duduk sambil makan bareng, sementara kalau bank tidak bisa melakukan itu,” kata Ridwan saat dihubungi Republika, Kamis (28/5).

Dengan kedekatan personal itulah maka BMT bisa memberikan perhatian lebih kepada anggotanya. Selain itu layanan BMT pun lebih luas hingga masuk ke pelosok.

Meski demikian, lanjutnya, agar tak terjadi persaingan secara langsung sebaiknya bank besar membuat jaringan dan bekerja sama dengan BMT. “BMT yang menjadi ujung tombak, sedangkan bank cukup menyalurkan melalui BMT,” kata Ridwan. Untuk itu jaringan dan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan.

Walau saat ini perbankan mulai marak masuk ke sektor mikro, ia mengungkapkan saat ini pihaknya belum terlalu terpengaruh secara langsung dengan kehadiran unit mikro bank besar. Tercatat setiap bulannya BMT Bina Ihsanul Fikri dapat menyalurkan rata-rata pembiayaan sebesar Rp 1,2 miliar di tahun ini. Memasuki 2009 BMT ini memiliki target pembiayaan Rp 13,3 miliar, aset meningkat menjadi Rp 18,6 miliar, funding Rp 9,5 miliar dan laba Rp 196 juta.

Kamis, 21 Mei 2009

IPB Bangun Lab Keuangan Mikro

BOGOR -- Tak lama lagi Institut Pertanian Bogor (IPB) akan memiliki Laboratorium Keuangan Mikro hasil kerja sama dengan Perum Pegadaian. Rencana itu diwujudkan dengan dilakukannya penandatanganan naskah kerja sama antara Rektor IPB, Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc dengan Direktur Utama Perum Pegadaian, Chandra Purnama di IPB International Convention Center Kota Bogor, baru-baru.

"Dalam laboratorium yang akan dibangun ini, IPB akan mengembangkan model-model usaha yang bisa dibiayai dari lembaga keuangan mikro seperti yang selama ini dilakukan oleh perum pegadaian," ujar Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama, Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng dalam siaran persnya. Rabu (20/5).

Menurut Anas,langkah tersebut dilakukan dalam upaya mengantisipasi ramalan tahun 2012 yakni adanya siklus 24 dari Badai Matahari. "Yang terjadi adalah kita akan mengalami kemarau panjang selama sembilan bulan, kita harus mengantisipasi dan harus ada langkah-langkah keuangan mikro," ujarnya.

Chandra Purnama mengatakan bahwa Perum Pegadaian mempunyai tekad untuk menjadi champion dalam pembiayaan UMKM di Indonesia. "Dunia sudah berubah. Artinya, yang besar tidak bisa mengalahkan yang kecil namun yang cepat bisa mengalahkan yang lambat," ujarnya.man

Selasa, 19 Mei 2009

Pembiayaan Permodalan BMT Meningkat 100 Persen

JAKARTA - Penyaluran pembiayaan PT Permodalan BMT Ventura telah mencapai Rp 19,8 miliar hingga kuartal I 2009. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 100 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 9,5 miliar.

CEO PT Permodalan BMT Ventura, Saat Suharto mengatakan pihaknya tetap optimis dapat mencapai target tahun ini sebesar Rp 50 miliar. Pasalnya walau di tengah krisis ekonomi yang terjadi UKM dapat tetap mempertahankan usahanya. Kendati telah mencapai sekitar 40 persen dari target tahun ini, namun Saat mengungkapkan pihaknya belum akan merevisi target di awal tahun. "Kita melihat UKM masih tetap jalan tapi kita juga masih melihat size of fund dari pihak-pihak yang mungkin ada kaitan dengan krisis ekonomi," kata Saat kepada Republika, Senin (18/5).

Untuk merevisi target pencapaian tahun ini, pihaknya pun akan melihat kinerja hingga pertengahan tahun terlebih dulu. Dalam menyalurkan pembiayaan, Permodalan BMT memperoleh sumber dana dari bank syariah, venture capital dan perorangan. Untuk bank syariah, Permodalan BMT bekerja sama dengan BTN Syariah. Hingga saat ini total modal yang diperoleh dari unit usaha syariah BTN tersebut mencapai Rp 15 miliar.

Saat menambahkan hingga saat ini dari sisi permintaan pembiayaan dari BMT kepada pihaknya tak mengalami penurunan. "Untuk permintaan cenderung menunjukkan peningkatan. Kami menduga BMT masih melihat sumber pendanaan dari kami masih relatif lebih murah dibandingkan sumber-sumber lain," ujar Saat.

Untuk strategi di tahun ini, lanjutnya, Permodalan BMT akan melakukan ekspansi keanggotaan BMT Center. Pasalnya seluruh penerima pembiayaan dari Permodalan BMT diwajibkan menjadi anggota BMT Center. Selain itu strategi lainnya adalah dengan memperbesar portofolio pembiayaan ke BMT-BMT yang memiliki track record pembiayaan yang lancar atau performa keuangannya baik. Hingga akhir 2008 anggota BMT Center mencapai 138 unit dengan jumlah kantor 348 buah.

Dari penyaluran pembiayaan tahun ini sektor perdagangan memiliki porsi terbesar dengan 63 persen, sementara sisanya ke sektor jasa (22 persen), industri (6 persen), pertanian (7 persen), dan konsumtif (2 persen). Di kuartal I 2009 Permodalan BMT yang pembentukannya diinisiasikan oleh BMT Center dan Dompet Dhuafa Republika mencatat laba Rp 147 juta. Sementara untuk total aset per Maret 2009 sebesar Rp 23,4 miliar meningkat dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 13,7 miliar.

Sementara itu, Corporate Secretary BMT Al Ikhlas, Uang Wari mengatakan pihaknya mendapat pembiayaan dari Permodalan BMT sekitar Rp 500 juta di tahun ini. "Prosedur dan persyaratan Permodalan BMT cukup mudah, selain itu margin yang ditawarkan juga murah," kata Uang. Meski demikian, lanjutnya, BMT Al Ikhlas tak setiap tahun mengajukan pembiayaan melalui Permodalan BMT. BMT Al Ikhlas sendiri tercatat sebagai salah satu pelopor yang mendirikan BMT Center. gie/kpo

Senin, 18 Mei 2009

UKM Menjadi Potensi Besar Industri Keuangan Syariah

AKARTA---Sektor usaha kecil menengah (UKM) Indonesia yang membutuhkan modal sekitar Rp 500 triliun merupakan peluang besar bagi perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Apalagi selama ini perbankan syariah pun telah begitu lekat dengan pembiayaan kepada UKM.

Ketua Umum Sharia Consulting Center, Surahman Hidayat, mengatakan, UKM dan bank syariah berada dalam posisi saling memberdayakan. Dengan kebutuhan permodalan sebesar Rp 500 triliun, menurut dia, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang. "Untuk memenuhi permodalan itu, antara Kemennegkop dan bank syariah bisa melakukan MoU, sehingga kebijakan pembiayaan bisa klop,"kata Surahman kepada Republika, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pembiayaan bank syariah yang mendukung sektor riil, terutama UKM, menjadi alasan utama. Akad pembiayaan bank syariah pun memiliki nilai yang adil sehingga mampu mendorong pengembangan UKM. "Dalam pembiayaan UKM tentunya Kemennegkop pun mencari pembiayaan yang aman dan itu bisa terpenuhi melalui pembiayaan dengan pola syariah," ujar Surahman. Dengan adanya pendampingan usaha yang dilakukan lembaga keuangan syariah, penyaluran pembiayaan dan kemajuan usaha UKM bisa terkawal dengan baik.

Untuk menangani kebutuhan UKM tersebut, menurut Surahman, linkage program dengan BPRS dan BMT pun harus diperkuat. BPRS dan BMT yang menyasar ke sektor mikro dapat lebih menyentuh segmen pembiayaan masyarakat menengah ke bawah. "Dengan begitu penyaluran pembiayaan ke usaha pun mendapat pengawasan berlapis sehingga pembiayaan pun bisa aman," kata dia.

Sharia Business Head Bank Danamon, Achmad K Permana, mengatakan, kebutuhan permodalan UKM Indonesia yang mencapai Rp 500 triliun itu belum akan sanggup ditangani lembaga keuangan syariah seluruhnya. "Dalam jangka pendek, bank syariah sepertinya belum siap," kata Permana. "Saat ini aset perbankan syariah juga baru Rp 51 triliun."

Dengan kondisi krisis ekonomi global yang terjadi, lembaga keuangan pun tengah mengurangi pembiayaan ke sektor korporasi dan mengalihkan pembiayaan ke UKM yang lebih tahan krisis. Dengan demikian kebutuhan permodalan UKM dapat ditangani lembaga keuangan lainnya. gie


Bila yang Kecil Bersimbiosis

Keputusan perbankan syariah untuk lebih memberikan prioritas kepada usaha kecil dan menengah (UKM), tampaknya harus dikasih salut. Terbukti, meski dihajar krisis keuangan sedemikian rupa, perekonomian rakyat yang disokong UKM tampak lebih berdaya dibanding perekonomian negara-negara jiran yang dalam banyak hal lebih ditopang korporasi besar.

Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah

Tahun Pembiayaan (dalam triliun Rp)
untuk UKM untuk nonUKM
-----------------------------------------------------------
2006 14,8 5,5
2007 19,5 8,3
2008 27 11,1
Maret 2009 27,8 11,4
-----------------------------------------------------------
Sumber : Data Publikasi BI

Kamis, 14 Mei 2009

Menunggu kehadiran BMT di Desa-desa

Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki banyak desa. Berdasarkan data, sedikitnya ada 73.000 daerah pedesaan di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan dan sektor informal lainnya. Masyarakat desa butuh modal kerja agar bisa mengembangkan usahanya. Namun adakah lembaga keuangan yang mengaksesnya?

BELUM adanya lembaga keuangan yang menjangkau daerah pedesaan (sektor pertanian dan sektor informal) secara memadai, yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan-pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta ‘kebutuhan’ ekonomi masyarakat desa, membuat konsep Baitul Maal wat Tamwil atau lembaga keuangan mikro syariah dapat ‘dihadirkan’ di daerah perdesaan.

Konsep BMT desa merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa. Dari data dilapangan harus diakui bahwa konsep BRI Unit Desa sudah mampu ‘menjangkau’ komunitas pedesaan-terutama untuk pelayanan penabungan (saving). Kampanye pemerintah agar rakyat menabung efektif dilaksanakan masyarakat pedesaan hampir dua dekade (1970-80’an). Namun kelemahan dari konsep pembangunan masa lalu adalah terserapnya dana dari pedesaan ke ‘kota’ dan hanya sekitar sepertiga saja dana tabungan itu yang dapat diakses kembali oleh masyarakat pedesaan.

Konsep BRI Unit Desa ini sebenarnya sudah bisa dijadikan semacam acuan untuk pengembangan daerah (desa), namun apakah BRI Unit Desa sudah dapat mengakses kelompok yang paling miskin di akar rumput? Mungkin secara teknis dan di atas kertas bisa saja. Namun jika dilihat dari karakteristik bisnis perbankan dan karakteristik peminjam, jawabannya masih sulit! Maka dengan kekosongan pada pasar lembaga keuangan untuk tingkat paling miskin ini, institusi yang paling cocok adalah konsep baitul maal wat tamwil (BMT).


Kembali ke Konsep Asal

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam ‘mengatasi’ (untuk tidak mengatakan mengurangi) permasalahan kemiskinan. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal.

Menurut Kordinator Pendamping LKM/BMT program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang juga Manager BMT Kube Sejahtera 01, Desa Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Yusman S.Ag, proteksi sosial itu berupa adanya jaminan sosial yang dapat menjaga proses pembangunan. Jaminan sosial ini dapat berupa insentif ekonomi (subsidi kepada kaum dhuafa-dalam konsep Islam berupa dana Zakat, Infaq, Shodaqoh-ZIS), ataupun berupa insentif sosial yakni kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial seperti majelis ta’lim serta asuransi kesejahteraan sosial yang sejak beberapa tahun lalu telah pula diluncurkan pemerintah melalui LKM/BMT). Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Sehingga terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda.

Dalam konsep Islam yang dioperasionalkan di tingkat desa melalui kegiatan BMT, pengelolaan dana sosial (ZIS) ini akan memberikan dampak pada kehidupan sosial ekonomi komunitas. Bagian lain dari BMT adalah Baitul Tamwil (bagian pembiayaan). Dalam konsep baitul tamwil pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep ‘lama’ dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi terutama di pedesaan. Kelebihan konsep bagi hasil ini adalah adanya profit and loss sharing (bagi untung/rugi) jika dana yang diserahkan ke pengelola BMT digunakan untuk investasi ekonomi. Konsep ini menyebabkan kedua pihak (pengelola BMT dan peminjam saling melakukan kontrol). Dan pengelola dituntut untuk menghasilkan profit bagi penabung dan pemodal.

Dalam hubungannya dengan mengatasi masalah kemiskinan, BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebajikan (qardhul hasan) yang diambil dari dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini maka BMT tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin. Karena sesuai dengan konsep pemberdayaan, maka aktivitas sosial (non-profit oriented) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok di tingkat komunitas (jamaah) menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan profit (seperti pinjaman/pembiayaan).

Dua keutamaan inilah yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia (terutama di daerah pedesaan) dewasa ini. Dua sisi pengelolaan dana (Baitul Maal dan Baitul Tamwil) ini seharusnya berjalan seiring, jika salah satu tidak ada maka konsep itu menjadi pincang dan menjadi tidak optimal dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

Menurut data Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) BMT, secara nasional saat ini baru berdiri sekitar 4.000 BMT. Sementara di Indonesia memiliki lebih dari 73.000 desa, sehingga potensi pengembangan BMT ini di desa-desa masih sangat terbuka lebar.

Penguatan Jaringan

Karena itu agar BMT-BMT itu dapat tumbuh kuat dan mampu melayani kebutuhan masyarakat pedesaan, diperlukan adanya jaringan sehingga perlu dibentuk Asosiasi BMT ataupun Forum Komunikasi BMT di kabupaten/kota. Di mana salah satu kegiatan Asosiasi ataupun Forum Komunikasi BMT haruslah memprioritaskan pembentukan jaringan dan penguatan BMT. Kemudian, BMT-BMT yang telah kuat bisa membuat semacam ‘kantor kas’ di setiap desa.

Sejumlah strategi dapat dilakukan. Strategi pertama bisa dilakukan dengan pentahapan seperti berikut; Tahap pertama, dengan mengembangkan kantor kas BMT. Tahap kedua, dengan mengembangkan kantor kas BMT menjadi BMT Unit Desa (bisa dengan musyawarah jamaah masjid). Dan tahap ketiga mengembangkan BMT Unit Desa menjadi BMT Desa (sudah menjadi milik komunitas ditandai dengan besaran tabungan yang dihimpun dari anggota atau non anggota).

Strategi kedua adalah dengan membentuk langsung BMT Desa dengan menggunakan jamaah masjid dan perwiritan. Strategi ketiga dengan mengkonversi Lembaga Keuangan Mikro hasil ‘bentukan’ proyek pemerintah menjadi koperasi berdasarkan bagi hasil (syariah). Strategi ini membutuhkan pewacanaan di tingkat komunitas tentang keuntungan-keuntungan konsep bagi hasil dibandingkan dengan konsep riba.

Penyiapan SDM

Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi daerah dan lembaga keuangan mikro (seperti BMT), maka hal yang paling penting adalah investasi pada bidang modal manusia. Pentingnya modal manusia ini disebabkan pada dasarnya hampir semua kegagalan dalam konsep pembagunan disebabkan mismanajemen dan korupsi. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas SDM Indonesia terutama kualitas spiritualnya!

Kelemahan lain adalah kondisi yang tidak kondusif dalam menciptakan iklim kewirausahaan. Iklim usaha yang tidak sehat dan tidak adanya usaha untuk menciptakan level yang sama untuk seluruh pemain (dalam regulasi dan penegakannya ataupun aksesibilitas) menyebabkan tingginya exit rate di kalangan pengusaha di berbagai sektor ekonomi. Masalah lain adalah kemampuan kewirausahaan secara individu (berkaitan dengan kemampuan menciptakan, mereplikasi atau inovasi teknologi)-yang masih merupakan bagian dari modal manusia dan jejaring (modal sosial).

Dalam hubungannya dengan penciptaan modal finansial dan modal manusia ini. Maka disinilah diperlukannya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai fasilitator dan mediator dalam pembentukan BMT. Peran sebagai fasilitator dan mediator ini juga dapat dimainkan oleh Asosiasi BMT ataupun Forum Komunikasi BMT tadi. Lembaga-lembaga ini dapat melakukan semacam pengkaderan kepada calon-calon pengelola BMT serta memberikan pemagangan-pemagangan ke BMT-BMT yang telah ada dan berhasil dalam pengelolaannya. Dengan demikian, tenaga-tenaga pendamping yang profesional memang mutlak diperlukan dalam pembentukan BMT-BMT ini.

Dengan adanya penyiapan atau investasi di bidang SDM (human capital) ini diharapkan pembangunan wilayah dapat bertumpu pada kemampuan sumberdaya lokal. Dan sekali lagi, peranan jama’ah sangat diharapkan dalam penciptaan kondisi yang lebih baik untuk kondisi ummat/generasi yang akan datang. Inilah saatnya, BMT harus merambah ke desa-desa. Karena perannya kini ‘ditunggu’ masyarakat desa.

sumber: hasan basri (www.medanbisnisonline.com)

Selasa, 12 Mei 2009

Inkopsyah Salurkan Pembiayaan Rp 9,8 M

Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 9,8 miliar hingga April 2009. Pembiayaan tersebut diperoleh dari dana Lembaga Pembiayaan dan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan Pundi (produk Inkopsyah untuk likuiditas jangka pendek BMT).

Wakil Direktur Inkopsyah, Muhammad Fauzi Syafri mengatakan cukup tingginya pembiayaan per April 2009 karena didorong adanya penyaluran dana dari LPDB sebesar Rp 10 miliar untuk modal kerja BMT tahun ini.

“Per April dana LPDB yang disalurkan Rp 8,3 miliar, sementara sisanya Rp 1,7 miliar sudah selesai akhir pekan lalu,” kata Fauzi kepada Republika, Senin (11/5). Saat ini pihaknya pun sedang menyiapkan laporan kepada Kemennegkop UKM.

Sementara pembiayaan lainnya berasal dari Pundi BMT sebesar Rp 1,5 miliar. Pundi BMT digunakan untuk membantu likuiditas jangka pendek BMT antara satu sampai dua bulan yang diambil dari ekuitas Inkopsyah.

Total pembiayaan per April disalurkan kepada 37 BMT, sementara memasuki bulan Mei jumlahnya telah bertambah menjadi 47 BMT. Berdasar sektor pembiayaan disalurkan sebesar 60 persen ke perdagangan dan masing-masing sekitar 20 persen ke industri rumah tangga dan agrobisnis.

Untuk pembiayaan selanjutnya, terang Fauzi, Inkopsyah menjalin kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Di tahun ini diharapkan terdapat pembiayaan sebesar Rp 3 miliar dari BSM. “Mudah-mudahan di bulan ini bisa cair karena dana dari LPDB sudah selesai sekarang kita coba untuk lempar pembiayaan lagi,” ujar Fauzi.

Selain BSM pihaknya juga telah menerima komitmen dari unit usaha syariah Bank DKI cabang Pondok Indah untuk menyalurkan pembiayaan. Diharapkan dari UUS Bank DKI diperoleh sebesar Rp 1,5 miliar untuk tahun ini.

Sumber dana Inkopsyah juga diperoleh dari Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program re-lending. Tercatat per April outstanding pembiayaan dari PNM sebesar Rp 3,2 miliar yang bisa dipinjamkan kembali (re-lending).

Di tahun ini, lanjut Fauzi, Inkopsyah menargetkan pembiayaan kepada 60 BMT. Namun melihat jumlah BMT yang telah mencapai 47 unit di awal bulan ini, ia memperkirakan target BMT yang akan dibiayai tahun ini dapat meningkat dua kali lipat.

“Adanya pembiayaan dari LPDB membuat penyaluran juga berjalan cepat. Dalam satu bulan terakhir Inkopsyah fokus mendistribusikan dana LPDB ke BMT-BMT,” kata Fauzi.

Inkopsyah sendiri rata-rata menargetkan penyaluran pembiayaan ke BMT sebanyak lima unit per bulan. Namun dengan adanya penyaluran LPDB jumlah tersebut melampaui biasanya.

Per April 2009 Inkopsyah memiliki aset Rp 32 miliar dan laba berjalan Rp 308 juta, sementara per April 2008 tercatat memiliki aset sekitar Rp 12 miliar dengan pembiayaan Rp 2 miliar.

Di tahun ini Inkopsyah menargetkan pertumbuhan 30 persen dibanding tahun lalu. Hingga akhir 2008 Inkopsyah memiliki volume pembiayaan Rp 25 miliar dan ditargetkan tahun ini pembiayaan bisa mencapai Rp 35 miliar.

Jumat, 08 Mei 2009

BMT Ta'awun Tingkatkan Pembiayaan Bagi Hasil

Penerapan keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dicoba untuk terus ditingkatkan. Selain menuju keuangan syariah ideal, nilai berkeadilan dalam prinsip bagi hasil yang menjadi unggulan bagi lembaga keuangan syariah juga memberikan manfaat bagi dua belah pihak.

Hal tersebut pun mendorong BMT Ta'awun untuk meningkatkan jumlah pembiayaan berprinsip bagi hasil dengan akad mudharabah di tahun ini menjadi Rp 200 juta. Sebelumnya, BMT Ta'awun memberi porsi pembiayaan akad mudharabah Rp 100 juta setiap tahunnya. Porsi pembiayaan mudharabah yang sebelumnya di kisaran lima persen pun akan ditingkatkan hingga 10 sampai 20 persen.

General Manager BMT Ta'awun, Subandikot mengatakan, murabahah dengan jual belinya memang pembiayaan aman bagi lembaga keuangan syariah, tapi kenyataannya nasabah membutuhkan usaha riil dengan lembaga keuangan. ''Peningkatan porsi mudharabah juga ditawarkan oleh pengurus agar BMT benar-benar menerapkan produk keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil,'' kata Subandikot.

Dalam memberikan pembiayaan mudharabah, BMT Ta'awun pun tak melepaskan pengelolaan begitu saja, tetapi juga memberikan pendampingan manajemen kepada anggota. Saat ini BMT Ta'awun memiliki 15 SDM, di mana satu orang mendampingi anggota di dua pasar.

Sektor pembiayaan BMT Ta'awun sebagian besar (80 persen) adalah pedagang sayuran dan kelontong di pasar, sementara sisanya adalah usaha konveksi dan pedagang elektronik. Perputaran uang yang cepat di sektor tersebut membuat BMT Ta'awun menyasar pasar tersebut dengan pembiayaan antara Rp 2 juta sampai Rp 5 juta dalam jangka waktu rata-rata lima bulan.

Tercatat, telah ada 15 pasar binaan BMT yang berdiri sejak lima tahun silam ini. BMT Ta'awun pun memiliki tiga BMT binaan, yaitu BMT Haq di Cileungsi, BMT Pro Amal Dhuafa (Ciledug), dan BMT Tsiqoh (Ciracas). Di antara pasar binaan BMT Ta'awun adalah pasar Bintaro, Buncit, Blok A, Bangka.

Untuk lebih memperluas pasar, BMT Ta'awun berencana melakukan ekspansi ke Depok dan Jakarta Barat pada 2010. ''Kita sudah cek ke lapangan ternyata di sana belum banyak BMT sehingga bisa melakukan ekspansi pasar. Tapi, kita butuh persiapan dulu untuk mengumpulkan modal,'' papar Subandikot.

BMT Ta'awun pun telah memiliki pasar binaan di Jakarta Barat, sehingga pembukaan kantor tersebut diharapkan dapat mempermudah layanan pada nasabah. Pasar binaan BMT Ta'awun di bagian barat Jakarta adalah pasar Meruya, Aries, Palmerah, dan Pisang Palmerah. Selain itu BMT Ta'awun juga membidik pasar lainnya seperti pasar Kopro dan Kedoya, sehingga penentuan lokasi kantor cabang yang tepat perlu diperhitungkan.

Sementara untuk wilayah Depok, terang Subandikot, pihaknya akan memfokuskan diri pada area perbatasan Depok-Bogor sekitar Parung dan Sawangan. Ia pun menambahkan ada pengurus memiliki BMT di Bandung. Namun BMT tersebut belum bisa menjadi cabang karena baru bisa diakuisisi setelah Ta'awun memiliki legal untuk beroperasi secara nasional.

BMT Ta'awun sendiri bermula dari kepedulian majelis ta'lim di Cipulir untuk memberdayakan perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah di wilayah tersebut. Dengan modal awal Rp 100 juta dari salah satu pengurus, BMT yang beralamat di Jl H Amsar No 4 Rt 14/05, Kebayoran Lama ini pun terus berkembang hingga kini memiliki modal Rp 400 juta.

Namun, Subandikot memaparkan walau modal tak begitu besar, likuiditas BMT tetap terjamin. Pasalnya, sekitar 30 persen dari dana simpanan yang terkumpul adalah milik pengurus. ''Nasabah tidak perlu khawatir karena pengurus memiliki surat pernyataan tak boleh menarik dana secepatnya,'' kata dia. Di tahun ini pun ditargetkan porsi dana pengurus ditingkatkan menjadi 50 persen. Saat ini BMT memiliki total nasabah 1.800 orang, bertambah 500 orang dari akhir 2008.

Di tahun ini BMT Ta'awun menargetkan pertumbuhan aset 43 persen tahun ini dari aset di 2008 yang sebesar Rp 3,4 miliar, sementara pembiayaan ditargetkan tumbuh 28 persen atau mencapai Rp 6 miliar. Tercatat per April 2009 BMT Ta'awun memiliki aset Rp 3,8 miliar, dana simpanan Rp 1,5 miliar pembiayaan Rp 2,8 miliar, omzet Rp 238,9 juta. Perolehan tersebut meningkat dibanding periode sama tahun lalu dengan aset Rp 1,8 miliar, pembiayaan Rp 1,7 miliar, dana simpanan Rp 1,1 miliar, dan omzet Rp 145 juta.
Subscribe to bisnis_syariah

Powered by us.groups.yahoo.com

Mau Klik Iklan diBayar Rupiah???